Pemerintah masih belum menetapkan tarif sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Ketua Halal Institute, Andi Subijakto meminta pemerintah segera menetapkan tarif sertifikasi halal agar tidak menghambat. Andi mengatakan, pemerintah harus berani mengambil inisiatif untuk menetapkan tarif sertifikasi halal. Kalau hari ini hambatannya karena Kementerian Keuangan tidak menetapkan tarif sertifikasi halal. Maka, harus ada tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk menetapkan tarif.

Ia menyampaikan, pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan untuk menggratiskan sertifikasi halal UMK. Kebijakan ini sudah positif, maka pemerintah tinggal menetapkan tarif untuk usaha menengah ke atas. Pemerintah juga harus menyiapkan skema pembayaran ke lembaga pemeriksa halal atau LPH.

Andi menegaskan, belum ditetapkannya tarif sertifikasi halal membuat lambat penerapan kebijakan mandatori halal. Sementara pemerintah sudah wajib melakukan sertifikasi sebagai amanat Undang-undang Jaminan Produk Halal.

https://khazanah.republika.co.id

%d blogger menyukai ini: