Bupati Aceh Barat, Ramli M S, menegaskan pemerintah daerah setempat menolak aturan larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah daerah setempat.

Menurutnya, penggunaan cadar oleh kalangan perempuan adalah hak asasi manusia bagi umat Islam yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun dan pihak mana pun.

Ia menyarankan Menteri Agama agar melakukan komunikasi dan meminta pendapat kepada MUI, ormas Islam, seperti PBNU, Muhammadiyah, dan Perti. Sehingga polemik seperti ini dapat diakhiri dan diselesaikan secara bijak.

Apabila polemik ini tidak diselesaikan dengan segera, dikhawatirkan akan menyebabkan gejolak baru di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.

Ramli menegaskan penggunaan busana muslim disertai cadar bagi Muslimah dan penggunaan celana cingkrang oleh laki-laki muslim tidak bisa diidentikkan dengan paham radikal. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: