Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 29 tahun 2019, tentang Majelis Taklim menuai polemik dan mendapat sorotan. Peraturan ini diterbitkan pada 13 November 2019 dan akan mulai berlaku pada 10 Januari 2020. Dalam pasal 6 ayat 1, PMA tersebut mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama.

Wakil Ketua Komisi 8 Ace Hasan Syadzily menyesalkan dikeluarkannya PMA tersebut. Menurutnya, peraturan tersebut adalah sesuatu yang terlalu mengatur ranah pribadi masyarakat. Menurut Ace, majlis taklim tidak perlu diatur oleh pemerintah. Karena menurutnya, selama ini majelis taklim sangat tumbuh subur di masyarakat, tanpa harus diatur-atur oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan Ace di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin kemarin.

Menurutnya, tanpa diatur dalam peraturan menteri, majelis taklim akan tetap tumbuh berkembang di masyarakat. Sebab, kegiatan dalam majelis taklim justru dinilainya memberikan dampak positif dalam kegiatan keagamaan.

Jika alasan dikeluarkannya PMA itu untuk menangkal radikalisme, ia menolak alasan tersebut. Pasalnya, selama ini majelis taklim bukan merupakan tempat berkembangnya paham-paham yang merusak ideologi bangsa.

Komisi 8 juga rencananya akan segera memanggil Menteri Agama Fachrul Razi. Pemanggilan menteri dilakukan untuk menanyakan kepada menag  alasan dikeluarkannya PMA 2019.

PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim ini terdiri atas enam bab, dengan 22 pasal. Aturan ini berisi mengenai tugas dan tujuan mejelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencangkup pengurus, ustadz, jamaah, tempat, dan materi ajar.

Menteri Agama, Fachrul Razi menyatakan, regulasi tersebut akan memudahkan Kemenag dalam mengucurkan bantuan dana kepada majelis taklim. Sebab, menurutnya jika tidak ada regulasi yang mengatur maka tidak bisa memberikan bantuan kepada majelis taklim. Selama ini, menurutnya, belum ada payung hukum yang mengatur tentang majelis taklim di Indonesia. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: