Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan pertamanya ke daerah pinggiran perbatasan utara Yordania dengan Israel, Senin kemarin. Kunjungan ini bertepatan dengan sehari setelah berakhirnya perjanjian khusus 25 tahun yang memungkinkan petani Israel mengakses daerah itu.

Sehari sebelum kunjungan itu, Raja mengumumkan di parlemen Yordania memberlakukan kedaulatan penuh pada setiap inci wilayah yang dikelilingi wilayah negara lain. Keputusan ini sudah dinyatakan pada 2018, ketika Yordania mengatakan tidak ingin memperbarui perjanjian dengan Israel.

Di bawah perjanjian perdamaian enklave Yordania-Israel 1994, bagian yang terdiri dari dua wilayah melintasi perbatasan, diakui berada di bawah kedaulatan Yordania. Namun, melalui ketentuan khusus memungkinkan para petani Israel bekerja di tanah itu tanpa visa.

pejabat pemerintahan mengatakan, keputusan Raja Abdullah untuk mengakhiri pengaturan mencerminkan kemarahannya pada penolakan Israel terhadap Palestina di Tepi Barat. Yordania adalah penjaga situs-situs suci Muslim di kota, sedangkan Israel menduduki salah satu situs paling suci Islam di Yerusalem.

warga Yordania sendiri menentang hubungan normal dengan Israel dan telah meminta pemerintah untuk membatalkan perjanjian damai. Banyak warga di Yordania berasal dari Palestina.

Safadi mengatakan, Yordania akan terus menghormati kepemilikan pribadi oleh orang Israel di Baqoura atau orang Israel menyebut wilayah itu Naharayim. Namun, setiap orang Israel yang memiliki properti di Baquora sekarang perlu mendapatkan visa untuk masuk ke Yordania dan propertinya akan diatur oleh hukum Yordania yang berlaku untuk orang asing.

Yordania adalah satu dari dua negara Arab yang melakukan perjanjian damai dengan Israel. Banyak warga Yordania memandang pengaturan itu sebagai pendudukan Israel terhadap negara mereka. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: