Pasca dimulainya penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH sejak Kamis kemarin,  sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia sebelum tanggal tersebut tetap berlaku.

Sebagaimana diketahui, sebelum adanya Undang-Undang JPH, MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mengeluarkan sertifikat halal.

Setelah Undang-Undang JPH, sertifikat halal kini sifatnya menjadi wajib dan berada di bawah tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.

LPPOM MUI menjelaskan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM MUI sebelum diterapkannya UU JPH tetap berlaku, sebagaimana aturan dalam Undang-Undang JPH. Hal ini sebagaimana diungkapkan LPPOM MUI lewat website resminya senin kemarin.

Adapun pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran ke LPPOM MUI sebelum 17 Oktober 2019, maka, jelas LPPOM, akan diproses lebih lanjut tanpa harus melakukan pendaftaran kembali ke BPJPH. (hidayatulloh.adm)

 

%d blogger menyukai ini: