Jakarta – Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thoyyiban, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nadratuzzaman Hosen, mengatakan setidaknya ada sekitar lima juta Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, yang harus disertifikasi halal. Namun, UMKM dihadapkan pada hambatan terkait prosedur dan biaya sertifikasi.

Dalam hal ini, pemerintah memerlukan 30 ribu auditor untuk menangani berbagai perusahaan atau UMKM tersebut. Dalam rentang waktu Januari hingga Oktober dan dengan hanya 10 ribu auditor, tidak mungkin semua pengusaha bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Karena itulah, Nadratuzzaman mengatakan Muhammadiyah hadir dengan LPH-KHT atau Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thoyyiban, yang dibentuknya untuk turut membantu pemerintah memenuhi kewajiban halal.

Nadratuzzaman mengatakan bahwa pihaknya ingin membantu negara, karena pada Oktober 2019 mendatang, akan wajib memiliki sertifikat halal, mulai dari UKM besar sampai kecil.

Ia berharap dengan hadirnya LPH-KHT, dapat memberikan pelayanan advokasi terhadap usaha rakyat, terutama UMKM. Sehingga, mereka bisa dengan mudah mendapatkan sertifikat halal. (republika/admin)

%d blogger menyukai ini: