Untuk kesepuluh kalinya, sidang uji materi pasal perzinaan berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi. Kali ini, Mursyidah Thahir mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pendapat sebagai pihak terkait.

Di awal, Mursyidah menyampaikan bahwa hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijtihad mengarah pada lima dharuriyat; yaitu melindungi agama, diri, harta, kehormatan dan akal. Maka, hukum Islam mengatur perilaku pribadi seperti hubungan suami istri.

Ia mengatakan bahwasanya “Larangan hubungan seksual tidak semata-mata dengan lawan jenis, tapi juga sesama jenis dan binatang,”

Mencermati pasal 284, lanjut dia, norma hukum pidana tidak mengancam setiap orang yang melakukan zina. Tapi hanya mengancam status pernikahan. Padahal perbuatannya sama untuk merusak moralitas.

“Ini menunjukkan lemahnya moral hukum. Oleh karena itu perlu perluasan makna zina,”

Anggota komisi fatwa MUI itu juga meminta agar pengertian zina dapat dikembalikan kepada pengertian yang semestinya. Yaitu bersenggama di luar nikah, baik diikat perkawinan atau tidak, baik dilakukan di ruang umum/pelacuran atau ruang privat.

“MUI memohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hukum Islam sebagai landasan untuk memperluas makna zina sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa,”

Terkait uji materi pasal perzinaan ini, Mursyidah meneaskan bahwa MUI memberi dukungan kepada para pemohon.

(Kiblat.com)

%d blogger menyukai ini: