Undang-undang kewarganegaraan India yang diskriminatif dibawa ke Mahkamah Agung. Partai politik Indian Union Muslim League mengirim petisi ke Mahkamah Agung menyatakan undang-undang itu ilegal. Pada Rabu sebelumnya, parlemen India meloloskan undang-undang yang berlaku pada imigran dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan. Kritikus menilai undang-undang itu diskriminatif terhadap muslim.

Tapi partai penguasa Bharatiya Janata Party atau BPJ membela undang-undang tersebut. BJP mengatakan Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan memberikan tempat aman kepada orang-orang yang dipersekusi karena agamanya.

Dilansir BBC dalam petisi yang mereka berikan pada Jumat kemarin, Indian Union Muslim League berpendapat undang-undang itu melanggar pasal kesetaraan, hak asasi fundamental, dan hak untuk hidup. Undang-undang tersebut diloloskan Majelis Tinggi Parlemen India pada Rabu lalu dengan perbandingan suara 125 melawan 105.

Sebelumnya rancangan undang-undang itu sudah diloloskan Majelis Rendah. Undang-undang tersebut akan menjadi hukum tetap setelah ditandatangani presiden. Undang-undang tersebut juga memicu unjuk rasa besar di timur laut Negara Bagian Assam. Demonstrasi itu memaksa pihak berwenang memberlakukan jam malam dan menutup akses internet.

Pengunjuk rasa di Assam sangat vokal karena pada Agustus lalu ada sekitar 2 juta warga mereka yang tidak masuk dalam daftar warga negara India. Isu imigran ilegal dari Bangladesh sudah lama menjadi masalah di negara bagian itu. (internasional.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: