Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai diterapkan sejak hari ini, Kamis  bermanfaat buat semua pihak.

Wapres JK mengatakan bahwa sertifikat jaminan halal juga memperlancar pemasaran. Konsep yang saat ini diberlakukan pun katanya lebih maju, bukan hanya halal, tapi halalan thoyyiban. Halal dan baik.

Karena mengusung konsep halal dan thoyyib, lanjutnya, maka penyelenggaraan jaminan produk halal tidak semata dapat bermanfaat bagi umat Muslim saja, tetapi juga bagi semua kalangan pada umumnya.

Menurut JK, pemberian label halal terhadap produk makanan, minuman, dan barang-barang lain saat ini melibatkan para ahli berpengalaman. Sehingga, sertifikasi halal yang diberikan semakin kredibel.

Sebelum pemberlakuan undang-undang JPH, pemberian label halal hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia lewat LPPOM-nya. Saat ini, proses pemberian JPH diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan MUI. BPJPH berwenang dalam memeriksa, memverifikasi, dan merekomendasikan kehalalan suatu produk kepada MUI. Selanjutnya MUI yang memberikan fatwa halal. (hidayatulloh.com/admin)

%d blogger menyukai ini: