Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, ia telah secara khusus memanggil Menteri Agama Fachrul Razi untuk membicarakan sejumlah polemik belakangan, termasuk penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Ma’ruf ingin PMA tentang Majelis Taklim yang banyak mendapatkan penolakan tersebut disesuaikan kembali.

Menurut Ma’ruf, hal itu ia sampaikan saat memanggil Menag Fachrul Razi pada Senin kemarin. Ma’ruf yang masih menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia mengatakan, Menag juga sepakat jika PMA Majelis Taklim hanya akan mendata majelis taklim untuk pelayanan dan pembinaan. Selain itu, pendataan majelis taklim tidak bersifat wajib maupun menjadi keharusan.

Selain itu, Ma’ruf juga ingin memastikan pendaftaran tidak akan memengaruhi eksistensi dari majelis taklim. Oleh karena itu, majelis taklim yang tidak mau mendaftar masih dapat beraktivitas seperti biasa.

PMA Majelis Taklim di terbitkan Menteri Agama pa da 13 November lalu. Hal utama yang disorot dari regulasi tersebut terkait keharusan bagi majelis taklim mendaftar ke kantor urusan agama kecamatan.

Dalam PMA, aturan pendaftaran yang harus dilakukan majelis taklim tercantum dalam pasal 6. Dalam pasal itu di atur bahwa majelis taklim yang hendak mendaftar diharuskan menyertakan fotokopi identitas pengurus, pengisi materi, dan jamaah. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: