Majelis Ulama Indonesia mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2019 mendatang. Wakil Sekjen MUI Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan bahwa MUI memandang kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sudah amat tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau JPH.

Dia menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BP-JPH dan MUI adalah para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Salahuddin dalam keterangannya menjelaskan bahwa MUI sendiri menyiapkan banyak hal untuk menyongsong pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal. Pimpinan MUI fokus dalam mendukung penyiapan pelaksanaan undang-undang Jaminan Produk Halal. Demikian pula internal MUI menyiapkan perangkat yang menjadi tugas dan peran MUI dalam penyelenggaraan JPH.

Dia juga mengatakan, sejak menerima draf Penanaman Modal Asing dari BP-JPH  beberapa waktu lalu, MUI telah melakukan pembahasan rutin. Hasil telaah dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah dikirimkan ke BPJPH melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. MUI sudah membentuk tim khusus yang ditugaskan pimpinan MUI untuk melanjutkan sertifikasi halal sesuai dengan regulasi halal yang baru.

MUI memastikan bahwa jaminan halal pada produk tersebut terlaksana melalui sertifikasi halal. Untuk itu pihaknya harus memastikan setiap proses yang terkait dengan syariah yang menjadi kewenangan MUI terlaksana sebagaimana mestinya.

sumber khazanah

%d blogger menyukai ini: