Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate, Maluku Utara, menolak revisi peraturan daerah minuman keras yang tengah dibahas di DPRD setempat. Revisi itu dianggap mengarah pada memberi ruang bagi peredaran miras di daerah tersebut

Ketua MUI Ternate  Usman Muhammad Kamis kemarin mengatakan, Perda miras yang selama ini menekankan larangan peredaran miras di Ternate, tetapi revisinya di DRPD diarahkan menjadi perda pengendalian dan pengawasan miras. Makna dari pengendalian dan pengawasan tersebut  memberi ruang kepada pihak tertentu untuk mengedarkan miras di Ternate dan itu jelas sama dengan melegalkan peredaran miras, yang justru dalam ketentuan perda selama ini tidak dibenarkan.

Menurut Usman Muhammad, Kota Ternate yang sejak zaman dulu dikenal sebagai pusat pengembangan Islam di Maluku Utara memiliki filosofi yang tetap dianut hingga sekarang yaitu adat berlandaskan agama dan agama berlandaskan kitab yaitu Alquran.

Usman menegaskan hendaknya Filosofi tersebut selalu menjiwai setiap regulasi yang dikeluarkan di daerah. Ia juga menegaskan regulasi perda harus mendukung upaya untuk mengamalkan nilai-nilai adat dan agama Islam yang mayoritas dianut masyarakat setempat.

Ia juga menekankan, bahwa pemicu terjadinya tawuran antar-warga dan berbagai tindakan kriminal lainnya di Ternate selama ini adalah karena mabuk-mabukkan setelah mengonsumsi miras. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: