Sekjen Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas mengaku bingung dengan langkah pemerintah akhir-akhir ini khususnya kementerian agama. Yaitu terkait kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi yang belum lama ini meluncurkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang akan mulai berlaku pada 10 Januari nanti. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa majlis taklim harus terdaftar di kemenag.

Menurut Buya Anwar, cara-cara yang dilakukan pemerintah tersebut belum baik bagi perkembangan masyarakat. Justru, kata dia, dengan mengatur majelis taklim akan memasung kreatifitas maayarakat, khususnya umat Islam dalam menyebarkan dakwah.

Karena itu, Buya Anwar mengimbau kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan. Dia pun menyarankan agar Kemenag menggunakan cara yang lebih dialogis dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga berdampak lebih baik pada kehidupan masyarakat.

Buya Anwar juga menyatakan bahwa dia menginginkan image dari masyarakat terhadap pemerintah benar-benar baik. Oleh karena itu sosok yang harus ditampilkan oleh pemerintah bukan sebagai penguasa tapi sebagai abdi masyarakat. Sehingga rakyat dan masyarakat luas bisa hidup dengan tenang aman dan damai. (suaraislam.id/admin)

%d blogger menyukai ini: