Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Kholil Nafis, menanggapi polemik Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Menurutnya, majelis taklim seharusnya didaftar, bukan mendaftar.

“Didaftar oleh pemerintah, bukan mendaftar. Apalagi tidak wajib, siapa yang mau capek-capek daftarin (majelis taklimnya). Jadi (kalau) bikin aturan, itu yang mengikat. Kalau enggak mengikat, enggak usah bikin peraturan. Karena yang enggak mengikat itu bisa dilakukan oleh ormas. Pemerintah itu harus mengikat, wajib itu,” kata dia, Selasa (3/12).

Terlebih, menurut Cholil, kegiatan majelis taklim tetap jalan tanpa adanya PMA itu. Dia menilai, yang perlu dilakukan terhadap majelis taklim adalah pendataan dan pembinaan.

Dia juga menyebut, Kementerian Agama ini kurang mendengar masukan dari elemen masyarakat.

“MUI juga enggak pernah merasa sering dikomunikasikan,” tutur dia.

PMA itu, ungkap Cholil, juga tidak memberi pengaruh yang baru kepada majelis taklim.

“Kalau itu untuk pendanaan, kira-kira dengan mendaftar itu apakah memang bisa dilekatkan, harusnya kan dibina dulu mereka, sehingga ketahuan butuhnya di mana. Saya mengapresiasi kalau dari aspek ingin mendata, tapi apakah harus mendaftar, karena kan sudah eksis dari dulu,” paparnya.

Orang-orang yang datang ke majelis taklim, tambah Cholil, itu hanya ingin mengaji. (jurnalislam.com/admin)

%d blogger menyukai ini: