Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim tengah menjadi perbincangan. Pemerintah dinilai mewajibkan majelis taklim untuk mendaftar ke Kementerian Agama. Zainut mengatakan bahwa Masyarakat diminta untuk tidak perlu resah dengan adanya PMA tentang Majelis Taklim. Menurutnya, semangat dari PMA tersebut adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag, agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Zainut melalui pesan tertulis kepada media selasa kemarin.

Ia menjelaskan, terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kemenag dalam melakukan koordinasi dan pembinaan. Pembinaan yang dimaksudkan adalah memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, serta pemberdayaan jamaah.

Ia menambahkan, pembinaan yang dimaksud termasuk pemberian bantuan pemerintah kepada majelis taklim, baik melalui APBN maupun APBD. Untuk keperluan tersebut PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukumnya.

Ia menerangkan, PMA tentang majelis taklim juga bisa menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Wamenag menegaskan, PMA tentang majelis taklim bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif. Tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi dan keberadaan majelis taklim. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: